SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama DPRD menandatangani persetujuan bersama penetapan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) non APBD. Penandatangan persetujuan bersama dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (23/2/2023). Dua Raperda yang disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi. Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan para Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, yang telah bekerja keras dan telah berusaha semaksimal mungkin.
“Hal itu menunjukkan betapa besarnya perhatian dan tanggung jawab pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagai wakil rakyat dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Bupati.
Menurutnya, terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bupati menilai pada hakekatnya anak Indonesia memiliki hak akan jaminan hidup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga memerlukan stimulasi yang tepat bagi setiap potensi yang dimilikinya. Hal tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan yang bermutu.
Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
“Proses berlangsungnya pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masa pendidikan itu berjalan, baik metode, sistem, dan prinsip yang digunakan harus sesuai dengan waktu, keadaan, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati berhak membentuk kebijakan daerah di bidang pendidikan.
Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan melihat pentingnya Rancangan Peraturan Daerah ini, maka saya berpendapat Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Bupati.
Untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, lanjut Bupati, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum sesuai amanah dari Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan amanah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dengan menetapkan kebijakan daerah khususnya mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Sumber Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
